Jika hasil evaluasi rancangan Perda dan Perkada APBD Provinsi tidak sesuai dengan ketentuan, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari sejak hasil evaluasi diterima

Keputusan hasil evaluasi rancangan Perda dan Perkada APBD Provinsi disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 hari sejak rancangan perda dan perkada diterima menteri

Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda dan Perkada APBD dengan ketentuan perundang-undangan yg lebih tinggi

Dalam melakukan evaluasi rancangan perda provinsi dan perkada penjelasan APBD, Menteri (mendagri) berkoordinasi dengan menteri keuangan

Jika penetapan APBD mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya, dan dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak benar

Batas waktu bagi Menteri (Mendagri) atau Gubernur untuk mngesahkan perkada APBD adalah 30 hari

Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Perkada APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat . sejak DPRD dan Kepala Daerah tidak mengambil keputusan bersama 15 hari

Apabila Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil keputusan bersama mengenai rancangan Perda APBD, rancangan perkada APBD Provinsi dapat ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari menteri (mendagri)

Pembahasan rancangan Perda APBD yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD berpedoman pada rkpd

Kepaladaerah mengajukan rancangan perda APBD dan dokumen pendukung lainnya kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum 1 bulan thn anggaran berakhir